Umar Kayam

Intelektual adalah seorang pemberani, yang terlibat dengan urusan bangsanya tapi tak memihak salah satu golongan. Ia tak sudi mereduksi kebenaran menjadi kekuasaan. Umar Kayam adalah seorang intelektual. 

PENULIS : KUNTOWIJOYO.

ANDAIKAN saya harus menuliskan biografi Pak Umar Kayam, maka tema pokok riwayat hidupnya ialah keberanian. Betapa tidak. Awal Orde Baru, tahun 1967, namanya berkibar sebagai elite birokrasi. Sebagai elite (Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film) ia sudah berada di pusat kekuasaan, dan sangat pantas dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Tapi ia berani mengatakan "tidak" pada jabatan, dan melemparkan diri ke tempat yang sunyi dari hiruk-pikuk kekuasaan, sebagai guru Universitas Gadjah Mada. Ia menyingkiri kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan.

Umar Kayam

Umar Kayam makin tinggi tempatnya, karena justru banyak tokoh yang sudah punya tempat di dunia simbolis (akademisi, penyanyi, pemain film, pelawak, dalang, ulama) dalam Pemilu 1997 terjun ke dunia riil yang serba lebih "wah". Mungkin bukan karena kekayaan (mereka tak serendah itu), melainkan karena kekuasaan (massa yang kongkret), atau kehormatan (lingkungan kaum elite). Semuanya dengan ilusi akan mampu mengubah realitas menjadi idealitas.

Dengan pindahnya orang yang menekuni simbol ke dalam realitas tersebut, setidaknya ada dua hal yang hilang. Pertama, berkurangnya orang yang berani menolak realitas di sekitarnya, suatu hal yang sangat perlu bagi kemajuan peradaban. Kedua, banyak orang merasa dikecewakan oleh orang yang selama ini men- jadi idola. Kenyataan pertama berakibat hilangnya kemungkinan untuk perubahan, sedangkan kenyataan kedua menyebabkan hilang- nya kepercayaan pada examplary center. Keduanya sangat ber- bahaya untuk kelangsungan hidup suatu bangsa.

Semua pembaharu ialah mereka yang dapat membebaskan diri dari realitas. Pada 1908, Budi Utomo lahir karena para pendirinya dapat keluar dari realitas kolonialisme. Samanhudi mendirikan Sarekat Islam, keluar dari realitas mechanic solidarity pedesaan menuju ke realitas baru organic solidarity perkotaan. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, membebaskan diri dari realitas masyarakat agraris untuk mengantarkan umat Islam ke masyarakat industri awal. Marah Rusli, pengarang Sitti Nurbaya dari angkatan Balai Pustaka, keluar dari realitas kaba. R.B. Sulardi, penulis Serat Riyanto, menjadi pengarang Jawa modern karena bisa keluar dari realitas tradisi tembang. Amir Hamzah keluar dari realitas pantun dan gurindam. Chairil Anwar keluar dari realitas puisi terikat, menciptakan puisi bebas.

Pemilihan Umum 1997 istimewa karena banyaknya orang-orang sim- bolis "menyeberang" lantaran direkrut menjadi juru kampanye sebuah OPP (organisasi peserta pemilu). Alasan mereka pun "tepat": monoloyalitas, hak asasi, sekali-sekali menjadi "pemenang", tak enak terus-menerus menjadi "pecundang". Yang mengherankan orang awam ialah tak seorang pun mempunyai nyali untuk mengatakan "tidak". Bila itu ulama Islam, pasti para santri kecewa karena melihat panutannya "hanya sampai segitu", padahal ulama yang ideal itu "tak ke mana-mana, tapi di mana- mana". Bila itu akademikus, mereka akan menjadi bahan "banyolan" di kampus, betapapun indahnya teori sosial yang diajarkannya. Bila itu penyanyi, akan sangat mengecewakan fans- nya. Sebuah masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada ex- amplary center adalah masyarakat yang sakit.

Orang-orang politik tak sadar bahwa simbol juga kekuatan sejarah. Nasionalisme tak akan meluas kalau hanya didukung partai politik. Tanpa media massa, lagu kebangsaan, sandiwara, agama, kepanduan, gerakan wanita, tulisan sejarah, dan sastra, nasionalisme hanya akan berwajah satu dimensi. Nasionalisme politik saja hanya sampai di kulit, tapi tak mendarah- mendaging. Apa bedanya kondisi kita dengan kondisi pra-1965, kalau kita sampai hati memerkosa sejarah, dan menjadikan politik sebagai panglima?

Pensiunan, menurut Umar Kayam, idealnya adalah masa pensiun kakeknya, seorang priayi "tempo doeloe" yang sungguh-sungguh pensiun. Bagi kakeknya, pensiun berarti jalan-jalan, membaca, tidur-tidur, makan-makan. Waktu itu pensiun berarti jadi tiyang mardika (orang merdeka) seratus persen. Kita percaya bahwa Umar Kayam akan jadi tiyang mardika ingkang marsudi kasusastran In- donesia (orang merdeka yang menekuni kesusastraaan Indonesia). Bagi pejuang tak ada kata "pensiun". Dan dia adalah pejuang simbol.

Saya teringat peristiwa pada tahun 1994, di masjid Emha Ainun Nadjib di Desa Kasihan, Bantul, Yogyakarta, ketika kami bersama mangayubagya keberangkatannya naik haji. Waktu itu, A. Mustofa Bisri dari Rembang mengatakan bahwa yang menarik dari pribadi Kayam ialah kejujurannya. Benar. Di sebuah pintu rumahnya ada tulisan, "Sapa durung sholat?" ("Siapa yang belum salat?"). Dia akan menunjuk tulisan itu sambil mengacungkan jari, "Kula!" ("Saya!"). Ia jujur bahkan dengan diri sendiri. Sekarang ia berusaha keras menjadi orang alim. Tak lupa puasa Senin-Kamis, itu baik bagi kesehatannya, spiritual dan materiil.

Menjadikan kecerdasan sebuah kekuatan sejarah bukan pekerjaan mudah. Tapi patut dicoba. Mula-mula kita harus menghimpun kecerdasan menjadi collective intelligence, kemudian baru aksi bersama. Tentu saja bukan ilmuwan yang egois, yang hanya memikirkan ilmunya sendiri. Itu bukan intelektual, melainkan sarjana. Juga bukan ilmuwan yang bersedia menjual ilmu kepada satu golongan. Itu bukan intelektual, melainkan klerek. Bukan pula ilmuwan "menara gading" yang tak peduli dengan sekitar.

Intelektual dalam gambaran saya adalah seorang pemberani seperti Umar Kayam, yang terlibat dengan urusan bangsanya tapi tak memihak salah satu golongan. Intelektual itu seperti ikan, hidup di dalam air laut, tapi tak asin. Ia tak sudi mereduksi kebenaran menjadi kekuasaan.

* Budayawan dan pakar sejarah UGM, Yogyakarta

Read More

Sebab-Musabab

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini adalah social violence, bukan political violence. Melihat kerusuhan sebagai political violence adalah mengada-ada. 

PENULIS : KUNTOWIJOYO.

ORANG berbeda pendapat mengenai sebab-musabab beberapa kerusuhan. Waktu tersiar Peristiwa Tasikmalaya, media massa membuat orang berpikir bahwa sebab peristiwa itu ialah penganiayaan oleh polisi terhadap kiai dan para santri. Jadi pembalasan. Kemudian Pangab menyatakan, di belakang peristiwa itu ada dalang, aktor intelektual yang mengipas. Presiden Soeharto melihatnya sebagai strategi "desa mengepung kota" ala maoisme dan memerintahkan pembentukan Pusat Komando Kewaspadaan Nasional. Abdurrahman Wahid melihatnya disebabkan makin terdesaknya pedagang santri oleh modal besar (Ummat, 20 Januari). Amien Rais melihat masalah ketidakadilan sebagai aib utama bangsa. Sila kesatu-keempat berhasil dengan baik, tapi sila kelima gagal (Kedaulatan Rakyat, 24 Januari). Semua itu mungkin asal orang sadar bahwa sebab-musabab tersebut plural (plurikausal), tak tunggal (monokausal).

ingat gak

Kebanyakan pejabat -harus bertindak serba cepat- berpikir secara monokausal. Seorang pengurus PMII Tasikmalaya dituduh sebagai aktor intelektual di belakang peristiwa. Hal ini dibantah keras oleh PB PMII. Sudomo, Ketua DPA, membuat sakit hati umat Islam dengan menyebutkan bahwa bekas "DI/TII" menjadi master mind, mendalangi peristiwa itu. Kebanyakan pejabat tak mencoba berpikir plurikausal dengan mencari dimensi-dimensinya. Barangkali berpikir plurikausal adalah kemewahan bagi pejabat. Tapi tak ada cara lain kecuali berpikir plurikausal kalau bangsa ini mau dewasa. Bertindaklah cepat, tapi berpikirlah panjang.

Berbicara mengenai sebab-musabab perlu dibedakan antara "sebab", "alasan", "kondisi", dan "motivasi" sebuah peristiwa. Keempatnya berdasarkan "kedekatan" dengan peristiwa. Sebab ialah kejadian yang secara langsung mengakibatkan terjadinya peristiwa, tanpa sebab sebuah peristiwa tak terjadi. Alasan ialah kejadian yang dekat dengan peristiwa, tapi tak secara langsung mengakibatkan sebuah peristiwa. Kondisi ialah keadaan umum yang melatarbelakangi peristiwa. Motivasi ialah dorongan yang mempengaruhi terjadinya peristiwa.

Ketika Pangab berbicara tentang aktor intelektual, ia berbicara tentang sebab yang meledakkan Peristiwa Tasikmalaya, pemicu. Memang tugas Pangab untuk melihat segalanya dari segi security, karena itu bisa dimengerti ucapan dan tindakannya. Selayaknyalah seorang Pangab memakai pendekatan keamanan, terlepas dari benar-salahnya penyidikan. Kalau aktor intelektual sudah ditemukan, selesailah tugas Pangab, meski Peristiwa Tasikmalaya belum selesai. Kesalahan berpikir baru terjadi kalau ia melihat Peristiwa Tasikmalaya disebabkan "semata-mata" oleh adanya aktor intelektual yang mengipas- ngipasi massa. Itu berarti, ia berpikir monokausal dan bukan plurikausal. Sebaliknya, pernyataan Sudomo yang menghubungkan Peristiwa Tasikmalaya dengan "DI/TII" tak layak, sebab dia adalah Ketua DPA, yang seharusnya berpikir komprehensif, dan bukan lagi pejabat Kopkamtib yang patut memakai pendekatan keamanan. Pernyataan Sudomo itu berbahaya karena memakai pendekatan pra-1990, ketika pemerintah dan umat Islam dalam banyak hal berseberangan. Itu sama halnya mengobati penyakit baru dengan resep lama, seolah-olah Indonesia berjalan mundur.

Mengenai alasan, kita cukup gembira dengan tindakan aparat yang menghukum para pelaku penganiayaan Tasikmalaya, yaitu para polisi. Dalam hal alasan, Peristiwa Tasikmalaya mirip Peristiwa Situbondo. Keduanya beralasan ketidakpuasan massa. Di Tasikmalaya, massa tak puas dan ingin melampiaskan kemarahan, begitu juga di Situbondo. Di Situbondo, massa tak puas dengan hukuman terlalu ringan untuk penghina "agama" kemudian mereka melampiaskan kemarahan. SARA disebut-sebut sebagai faktor. Mungkin juga faktor itu ada, tapi jelas bukan alasan -bukan pula sebab, kondisi, dan motivasi- kedua peristiwa itu.

Kondisi harus kita cari pada masyarakat. Pernyataan menunjuk pada tersingkirnya pedagang santri oleh pemodal besar, pembangunan tak merata, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, munculnya pekerja penuh yang lepas dari pertanian, kota yang anonim, kegagalan sebagian pembangunan, dan sebagainya. Dalam kondisi demikian tentu satu-satunya jalan ialah memperbaiki apa yang kurang, dan bukan represi, pemberangusan. Mungkin represi akan berhasil untuk sementara, tapi jelas itu perbuatan yang self-defeating dalam jangka panjang. Masyarakat akan menilai negatif pemerintahnya sendiri, dan menjadi apatis.

Presiden Soeharto lebih melihat persoalan itu dari perspektif jangka panjang dan luas: motivasi berupa penerapan strategi komunisme "desa mengepung kota". Presiden lebih menekankan pada dorongan yang mempengaruhi terjadinya kerusuhan, yaitu upaya menguasai kota. Dengan kata lain, Presiden melihat adanya causa finalis (tujuan yang menyebabkan terjadinya peristiwa) dari kerusuhan itu. Dibentuknya posko yang melibatkan masyarakat - tak hanya pejabat seperti Kopkamtib- untuk mengantisipasi kerusuhan serupa secara dini di masa depan.

Ada perbedaan dalam melihat kerusuhan, sebagaimana kata ungkapan "berlainan tempat tegak, berlainan yang tampak". Di satu pihak, pemerintah melihatnya sebagai political violence dengan tujuan politik, dan di lain pihak masyarakat lebih melihatnya sebagai social violence tanpa tujuan politik.

Ted Robert Guur dalam Why Men Rebel menyebut relative deprivation sebagai penyebab utama kekerasan kolektif. Relative deprivation ialah jarak antara harapan dan kemampuan. Pembangunan nasional telah berhasil meningkatkan kemakmuran riil, tapi bersamaan dengan itu juga meningkatkan harapan- harapan. Kita menduga justru di tempat semacam Situbondo dan Tasikmalaya pembangunan nasional berhasil baik, kemakmuran, dan kesejahteraan bertambah. Jika hipotesis ini benar maka kerusuhan terjadi bukan karena kemiskinan dan kegagalan, melainkan sebaliknya, karena keberhasilan. Daerah pesantren mungkin sangat responsif terhadap pembangunan, karena itu harapannya melambung, dan karena itu pula kekecewaan mudah datang. Maka salah satu tugas posko ialah menurunkan harapan supaya perasaan relative deprivation itu tak muncul.

Sebagai tulisan bukan pejabat, artikel ini akan berpihak dengan mengatakan bahwa kerusuhan itu adalah social violence, bukan political violence. Melihatnya sebagai political violence adalah mengada-ada.

* Pengamat sosial-budaya

Read More

Sensibilitas

Massa pendukung kerusuhan 27 Juli 1996 mempunyai sensibilitas politik, tetapi tidak memiliki ideologi politik sebagaimana orang-orang PRD. Sensibilitas itu terbatas pada pengekspresian perasaan tanpa tahu tahapan selanjutnya.

PENULIS : KUNTOWIJOYO.

PARA politisi, partisipan mimbar bebas, para tokoh, dan pelaku peristiwa Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996, mesti mempunyai sensibilitas (cara merasa, kejiwaan, mentalitas) tersendiri. Mereka terlalu peka dengan politik. Apa-apa dicari hubungannya dengan politik. Baik penyerbu maupun yang mempertahankan kantor PDI sebenarnya mempunyai sensibilitas yang sama: menganggap bahwa politik itu menentukan. Mereka berpendapat, perubahan politik adalah obat yang cespleng bagi semua penyakit bangsa.

zaman dulu

Konsep sensibilitas berasal dari sejarawan Prancis, Lucien Febvre, untuk menunjukkan "situasi emosional" suatu zaman. Kita ubah pengertiannya menjadi situasi emosional suatu golongan. Sebuah sensibilitas bukanlah watak, tapi hanya cara merasa. Bisa saja orang yang sehar-hari profesinya nonpolitik mempunyai sensibilitas politik; sebaliknya, orang yang sehari-harnya terlibat dalam politik mempunyai sensibilitas nonpolitik. Selanjutnya, pasti ada orang yang mempunyai sensibilitas ganda, atau tidak sama sekali.

Untuk menjelaskan kata "politik" dan "struktur", mari kita ambil sejarawan Prancis yang lain, Fernand Braudel, yang membagi sejarah ke dalam tiga kategori, yaitu sejarah jangka pendek yang menekankan peristiwa (I'histoire evenementielle), seperti "politik"; sejarah jangka menengah yang menekankan struktur (I'histoire structurelle), seperti perubahan budaya, sosial, dan ekonomi; dan sejarah jangka panjang (I'histoire longue duree) yang menekankan pola, seperti pola geografis dan teknologis.

Kita akan segera melihat bahwa mereka yang berpikir dan merasa serba politik dalam jangka pendek mewakili kategori pertama. Dan orang yang skeptis dengan kekuatan politik dan berpikir serta merasa dalam jangka menengah termasuk kategori kedua. Perbedaan pendapat antara mereka yang terlibat dalam peristiwa "Sabtu Kelabu" di satu pihak dan mereka yang tak terlibat di lain pihak, ialah perbedaan sensibilitas. Apakah begitu berbeda sensibilitas politik dan sensibilitas struktur dalam perilaku?

Ternyata ada perbedaan penting antara sensibilitas politik dan sensibilitas struktur. Sensibilitas ditentukan jenis informasi yang diterima dan sosialisasi seseorang, dua kriteria yang dapat diketahui dari riwayat hidup seseorang. Jenis informasi dapat diketahui lewat bahan bacaan, dan sosialisasi dapat diketahui melalui pergaulan. Tentu saja ada keragaman antarpribadi; riwayat hidup seseorang dan intensitas penghayatan terhadap dua unsur itu tak dapat dihitung secara matematis.

Sensibilitas politik mengandaikan keduanya bersifat politis, sehingga bagi seseorang tak ada keraguan sedikit pun pada kausalitas politik. Sementara itu sensibilitas struktur menerima informasi dan pergaulan yang beragam, sehingga analisis sosialnya tak tunggal, tidak deterministis. Informasi rupanya sangat berpengaruh pada analisis. Anggota-anggota PRD yang mesti tak terlalu besar untuk diseminasi sebuah informasi, kesamaan pemahaman dapat diharapkan. Umur, pendidikan, dan pengalaman mereka relatif sama. Oleh karena itu wajar kalau PRD dan organisasi di bawahnya mengambil politik sebagai determinan, yaitu percaturan kekuasaan sehari-hari,

Sering orang-orang politik, terutama pemuda dan mahasiswa, melihat seolah-olah orang-orang nonpolitik tak punya komitmen. Memang kadang-kadang ternyata insting orang dengan sensibilitas politik betul. Pada tahun-tahun 1945 dan 1965, pemuda berpolitik cepat bergerak. Tanpa sensibilitas politik yang tinggi, Proklamasi dan penumpasan G-30-S tak akan terjadi. Barangkali, kerusuhan 27 Juli 1996 terjadi karena insting politik saja yang bekerja, tapi tak dikontrol rasio, sehingga terjadi perusakan, dan tak jelas arahnya.

Untuk menjelaskan perbedaan sensibilitas politik dan sensibilitas struktur, kita ambil contoh beberapa kasus dalam sejarah kontemporer. Orang-orang berpolitik meramaikan masalah ikatan cendekiawan. K.H. Abdurrahman Wahid di dalam dan di luar negeri menuduh ICMI yang berdiri pada 1990 bersifat sektarian dan primordial. Siswono Judohusodo mengatakan ICMI tak mempunyai wawasan kebangsaan. Orang-orang berorientasi struktur melihat ICMI lebih sebagai bukan urusan politik, tapi urusan struktur.

Jenis sensibilitas tak menentukan intensitas perbuatan. Adakalanya orang-orang dengan sensibilitas struktur cenderung pada kekerasan, sedangkan orang-orang dengan sensibilitas politik berbuat sebaliknya. Pada tahun 1965, orang Jakarta dengan sensibilitas politik yang tinggi meramaikannya sebagai konflik politik ABRI, Islam, dan PKI, tapi tak ada perang rakyat. Sementara itu, bagi orang di Jawa Timur yang mempunyai sensibilitas struktur, peristiwa 1965 dirasakan sebagai konflik kultural (santri vs abangan). Pada tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan mempunyai makna yang berbeda antara tempat dengan sensibilitas politik dan tempat yang mempunyai sensibilitas struktur. Di Jakarta, tak ada pembunuhan, meskipun tak diragukan orang-orang Jakarta mempunyai sensibilitas politik. Meskipun agak terlambat terjadi Peristiwa Cumbok di Aceh (uleebalang vs ulama) dan Peristiwa Tiga Daerah di Jawa Tengah bagian utara (priayi vs wong cilik). Sensibilitas struktur tak selalu berarti kejadian-kejadiannya lebih lunak, terbukti daerah dengan sensibilitas struktur lebih berdarah daripada pusat dengan sensibilitas politik pada 1965 dan 1945. Orang- orang dengan sensibilitas struktur bukannya tak punya komitmen, tapi komitmennya pada struktur, tidak pada politik.

Sensibilitas politik menekankan politik kekuasaan, sedangkan sensibilitas struktur mencari garis bawah dari peristiwa politik. Ada atau tak ada ICMI, kelas menengah muslim adalah kenyataan sejarah. Janganlah kita berpikir terlalu politis dalam semua hal. Dalam kaitan dengan ICMI berpikirlah struktural. Setidaknya mengenai ICMI, ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, ada perubahan struktural di bawah, berupa naiknya orang-orang sarungan dalam tangga sosial kita. Kedua, pada zaman industrial sekarang ini, yang menentukan kekuasaan bukan lagi hanya politik, tapi masih banyak yang lain, seperti bisnis, pendidikan, akademi, dan profesi.

Sekarang, soal hubungan sensibilitas politik dengan ideologi politik dalam kerusuhan 27 Juli 1996. Semua anggota PDI dari kedua kubu, pemimbar bebas, PRD, dan orang-orang yang terlibat bisa dipastikan mempunyai sensibilitas politik, sedangkan yang punya ideologi politik hanya PRD dan organisasi bawahannya. Jelas bahwa massa yang ambil bagian dalam kerusuhan paling banter hanya punya sensibilitas politik, tapi mereka tak punya ideologi politik. Mungkin para anggota PRD yang berideologi itu hanya ongkang-ongkang waktu terjadi kerusuhan yang dikerjakan massa. Persis pemberontakan 1926-1927 disebut sebagai pemberontakan komunis, padahal yang mengerjakan adalah para santri dan kiai di Banten dan Silungkang.

Ada beda sensibilitas politik dengan ideologi politik? Sensibilitas politik hanya suasana kejiwaan, tak rasional, tak sistematis, dan tak terarah. Sebaliknya, ideologi politik ialah cara berpikir, rasional, sistematis, dan terarah. Sensibilitas politik terbatas pada mengekspresikan perasaan tapi tak tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Ideologi politik tahu persis apa yang harus dikerjakan, urut-urutan, dan tahapan- tahapannya. Untuk mempunyai ideologi politik tertentu orang harus punya sensibilitas politik. Dengan kata lain, orang-orang PRD harus mempunyai sensibilitas politik, tapi massa yang mendukung kerusuhan 27 Juli 1996 tak perlu punya ideologi politik. Karena itu perlu dibedakan mereka yang punya sensibilitas politik dari mereka yang punya ideologi politik.

Tulisan ini ingin mengingatkan, jangan kita asyik memburu PRD dengan ideologi politik mirip komunis tapi lupa "memburu" penyebab timbulnya sensibilitas politik. Ibarat melihat papan tulis, kita asyik melihat titik-titik di papan, tapi lupa papan tulisnya. Kita mendukung tindakan tegas aparat, yang masih kita tunggu ialah tindakan yang sama tegasnya dalam menangani monopoli, oligopoli, korupsi, kolusi, kemiskinan, dan kesenjangan. Itu baru adil.!

* Sejarawan, pengamat politik

Read More